Intenasional Colombo – Komisi pemilihan umum Sri Lanka pada hari Kamis (15/8/2024) mengumumkan menerima pendaftaran dari 39 calon presiden (capres) untuk maju dalam pemilu presiden (pilpres) bulan depan.

Itu merupakan jumlah kandidat calon presiden terbanyak dalam sejarah Sri Lanka. Pada tahun 2019, tercatat 35 kandidat mengikuti Pilpres Sri Lanka.

Sementara itu, lebih dari 17 juta orang berhak memberikan suara dalam pemilihan 21 September. Demikian seperti dilansir kantor berita AP, Jumat (16/8).

Pilpres Sri Lanka dipandang sebagai referendum atas reformasi ekonomi yang sulit yang diprakarsai oleh presiden saat ini Ranil Wickremesinghe. Reformasi tersebut telah meningkatkan angka-angka ekonomi utama, namun dampaknya belum menjangkau banyak orang biasa.

Sri Lanka berada di tengah-tengah program restrukturisasi utang dan reformasi keuangan yang kritis di bawah program talangan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Utang yang tidak berkelanjutan, krisis neraca pembayaran yang parah, dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, dan desakan pemerintah untuk membelanjakan cadangan devisa yang langka untuk menopang mata uang negara, rupee, menyebabkan kekurangan mata uang asing dan kebutuhan pokok seperti bahan bakar, obat-obatan, gas untuk memasak, dan makanan pada tahun 2022.

Krisis ekonomi dan kekurangan kebutuhan pokok yang diakibatkannya memicu kerusuhan, yang memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa saat itu meninggalkan negara tersebut dan kemudian mengundurkan diri. Parlemen memilih Wickremesinghe sebagai presiden untuk menggantikan sisa masa jabatan Rajapaksa.

Wickremesinghe sendiri juga akan mengikuti pilpres di mana agenda ekonominya menjanjikan pertumbuhan yang cepat dengan target ambisius untuk menjadikan Sri Lanka sebagai negara maju pada 100 tahun kemerdekaannya pada tahun 2048.

Inflasi telah turun menjadi sekitar 5 persen dari 70 persen dua tahun lalu di bawah pemerintahannya. Suku bunga juga telah turun, rupee telah pulih, dan cadangan mata uang asing telah meningkat. Negara-negara kreditor seperti India, Jepang, dan Prancis telah sepakat untuk menunda pembayaran utang hingga tahun 2028, yang akan memberi negara itu ruang untuk membangun kembali ekonominya.

Pemerintah masih bernegosiasi dengan kreditor swasta.