OPINI: Dilema Partai Politik Paska Reformasi
1 min read

OPINI: Dilema Partai Politik Paska Reformasi



Memasuki pilkada saat ini, apa yang dilakukan PDIP merupakan sebuah dilema dari kurang berfungsinya partai politik sebagai pilar demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Fenomena wacana pengusungan Anies Baswedan untuk calon gubernur Jakarta dan Airin Rachmi Diany untuk calon Gubernur Banten merupakan refleksi yang tepat terhadap permasalahan ini.

Karena perseteruan Megawati dan Jokowi yang sangat tajam dan Jokowi dianggap sebagai pengkhianat, maka muncul pertimbangan untuk mengusung Anies Baswedan walaupun secara ideologis memiliki perbedaan. Setelah opsi tersebut dianggap kurang pas, maka akhirnya dicari kader internal yaitu Pramono Anung untuk dicalonkan sebagai bakal gubernur Jakarta. Penunjukan yang mendadak ini menjadikan tugas Pramono sangat berat, karena beliau belum pernah untuk menggunakan kesempatan mengaktualisasikan dirinya sebagai calon pemimpin nasional.

Sedangkan kasus pengusungan Airin merupakan bukti bahwa kader PDIP di Banten tidak memiliki elektabilitas yang tinggi. Maka ada kader Golkar yang elektabilitasnya tinggi dan sempat dicampakkan oleh Golkar (ceritanya agak panjang) maka cepat-cepat ditangkap dan diusungkan oleh PDIP. Akhirnya Golkar sadar maka Airin segera diusung menjadi calon gubernur Banten. Airin pun yang telah dipaksa menjadi kader PDIP karena menerima pencalonannya berbalik mengatakan rumah saya di Golkar.

Apapun drama politik menjelang pilkada yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pemimpin nasional lebih baik menjalani proses tumbuh berkembang di luar partai karena mereka akan bebas mengaktualisasikan dirinya tanpa hambatan dari oligarki partai yang jelas jelas membuat garis demarkasi yang tidak boleh dilangkahi.

Akhirnya peran partai politik sebagai pilar demokrasi tidak akan terwujud dengan baik dan tidak mustahil berkembang menjadi frenchise kekuasaan dan melahirkan oligarki oligarki politik yang tidak bertanggung jawab. Reformasi Partai Politik harus segera dilakukan dengan membangun political governance (tata kelola politik) yang baik, Jika Indonesia ingin menjadi negara makmur, sejahtera dan adidaya.