Massa dari berbagai elemen terus berdatangan melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di depan gedung MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta. Aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Pengunjuk rasa mendesak DPR untuk tidak merubah hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dan batas kandidat peserta Pilkada 2024. Massa aksi mendesak pemerintah dan DPR menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Kepala Daerah.