Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Terkait hal ini, Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan Pramono Anung memberikan pandangannya.

Untuk transportasi publik, Pramono mengatakan, pemangku kepentingan diharapkan membuat kebijakan tetap memegang teguh prinsip berkeadilan.

“Tetapi yang paling penting adalah apapun transportasi publik itu harus fairness bagi siapa saja,” kata dia di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Advertisement Siswi Jenius Jakarta Temukan Obat Bakar Lemak 17 Kg SehariSelanjutnya Pramono mengaku belum mempelajari secara menyeluruh kebijakan terkait skema subsidi KRL Jabodetabek. Namun intinya, kata dia, tidak boleh ada pembeda karena KRL termasuk salah satu transportasi publik, sehingga semua lapisan masyarakat harus mendapatkan hak yang sama.

“Tidak boleh membedakan kelas yang namanya transportasi publik, harus misalnya orang yang menerima Bansos gitulah. Tidak bisa. Harus semuanya diperlakukan sama, karena ini transportasi publik. Kalau saya berpandangan seperti itu ya,” ucap dia.