Soal Gerakan Coblos Semua yang marak di media sosial, dia menjelaskan dalam Pilkada merupakan Hak setiap warga Negara, boleh digunakan boleh tidak. Namun semakin rendah partisipasi publik berdampak munculnya anggapan pasangan calon terpilih kurang memiliki legitimasi.

“Kami mengimbau agar masyarakat Jakarta bisa menggunakan hak politiknya secara bijak,” minta Dodi.

Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengklaim Pilgub Jakarta 2024 mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal dia sebut dari narasi-narasi yang kerap dilontarkan oleh warga Jakarta di media sosial.