Ke depan, Jatmiko yang kini fokus melakukan percepatan peningkatan kinerja seluruh lahan kelapa sawit yang dimiliki oleh PTPN Group menjelaskan, program penyediaan bibit sawit unggul akan diperluas di berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Kalimantan.

“Niat dan mimpi kami hanya satu, bagaimana petani mendapatkan hasil produksi sawit mereka secara maksimal sehingga disparitas antara petani dan korporasi yang cukup tinggi saat ini bisa dipangkas, dan langkah pertama yang harus dibenahi ada pada penyediaan bibit unggul,” terang dia.

Jatmiko mengatakan, memang data survei Pusat Penelitian Kelapa Sawit menunjukkan jika para petani sawit masih kerap terjebak dengan keberadaan bibit sawit palsu.

“Ada sejumlah alasan yang membuat mereka terjebak, diantaranya 37 persen menjadi korban penipuan, 14 persen tergiur harga murah, 20 persen tidak mengetahui cara membeli benih yang legal,” ucap dia.

Disamping itu, lanjut Jatmiko, ada 12 persen di antara petani terjebak penggunaan bibit palsu karena rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi, 10 persen tidak mengetahui lokasi pembelian benih legal, serta 4 persen petani menyatakan akibat jarak tempuh dari lahan sawit ke produsen benih legal yang cukup jauh.

Maka menurut dia, menyediakan bibit unggul bersertifikat yang mudah di akses dan transparan adalah keharusan jika ingin meningkatkan produktivitas sawit rakyat.

“Jika bibit terkendala, kerugiannya bagi petani tidak hanya hari ini bulan ini atau tahun ini, tapi berdampak panjang sampai 25 bahkan 30 tahun kedepan,” ucap Jatmiko.

“Untuk itu dengan dukungan dari pemerintah, asosiasi, dan para petani, kami yakin program ini akan berjalan dengan baik dan sejalan dengan semangat pembentukan PalmCo dalam berkontribusi positif dalam ketahanan pangan serta energi,” sambung dia.