Selain potensi gugatan hasil Pilkada 2024, Menko Polhukam juga mencermati kemungkinan munculnya fenomena kotak kosong di beberapa daerah, di mana hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang bertarung pada pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

Budi juga menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan netralitas semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), aparat penegak hukum, dan ASN.

“Kami harus netral karena ini pertarungan nama baik pemerintahan ini. Pilkada serentak ini harus aman, lancar, kemudian jurdil dan kondusif,” kata Budi Gunawan.

Pilkada Serentak 2024 akan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan total 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.