Regional Yogyakarta – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta minta masyarakat waspadai terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi akibat hujan. Pasca dicabutnya status siaga kekeringan, BPBD menyatakan DIY masuk fase siaga darurat hidrometeorologi basah hingga 24 November.

BPBD DIY, Senin (4/11/2024), melaporkan telah terjadi 399 kerusakan di wilayah kabupaten/kota saat terjadi cuaca ekstrim hujan deras disertai angin yang terjadi pada 1-3 November lalu. “Selama tiga hari kemarin, Kabupaten Sleman mengalami kerusakan terbanyak dengan 289 lokasi, kemudian Kulon Progo 29 kejadian, Gunungkidul 28, Kota Yogyakarta 19 kejadian dan Bantul sembilan kejadian,” kata Kepala Pelaksana BPBD DIY, Noviar Rahmad.

Dari seluruh kejadian, satu orang meninggal dunia dan satu luka berat di Kecamatan Sewon, Bantul. Kemudian di Kecamatan Pakem mengalami luka ringan. Total kerugian yang disebabkan hujan angin ekstrem sebesar Rp24,5 juta. Noviar menyatakan turunnya hujan di akhir Oktober kemarin menjadikan status siaga kekeringan resmi dicabut. Masyarakat dituntut meningkatkan kewaspadaan pada cuaca ekstrem hujan angin.

Disebutkan saat ini seluruh wilayah DIY masuk status fase siaga darurat hidrometeorologi basah, yang berlaku 24 Oktober hingga 24 November. “Status baru ini menjadi sinyal bagi masyarakat untuk lebih peka terhadap risiko banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Kita perlu waspada terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi akibat hujan,” jelasnya.

Terlebih BMKG memperkirakan hujan lebat akan terus berlangsung. Kulon Progo dan Gunungkidul menjadi daerah yang paling diwaspadai adanya potensi longsor. Kawasan perbukitan Menoreh di Kulon Progo menjadi titik rawan longsor meskipun sampai saat ini belum ada laporan kejadian.

Selain itu sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi, seperti Kali Code dan Kali Boyong, juga perlu diwaspadai. Sebab bisa beresiko banjir akibat luapan hujan deras yang turun terus-menerus. BPBD DIY telah memasang bronjong di lokasi-lokasi yang berpotensi longsor.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto meminta BPBD terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Terlebih pada kawasan lereng Gunung Merapi yang sampai saat ini masih berstatus level 3 sejak November 2020. “Kesiapsiagaan serta pencegahan potensi bencana sebaiknya dilaksanakan berbasis keluarga, lingkungan dan komunitas,” pintanya.

Tak hanya itu, DPRD DIY juga menyatakan kesiapsiagaan juga disertai alokasi anggaran memadai. Di mana Pemda DIY pada rencana APBD 2025 mengalokasikan Belanja Tak Terduga (BTT) mencapai Rp15 miliar.