Jembrana – Rapat Paripurna IV DPRD Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 pada Sabtu (1/3) menjadi ajang bagi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, untuk menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi keuangan daerah. Dalam pidato pertamanya, Bupati Kembang Hartawan mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Jembrana selama lima tahun ke depan, terutama terkait pengurangan pendapatan transfer pusat dan meningkatnya beban anggaran daerah.

Dalam rapat tersebut, Bupati Kembang Hartawan menyampaikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bidang Pekerjaan Umum berkurang lebih dari Rp21 miliar, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi juga mengalami penurunan hampir Rp8 miliar. Selain itu, pemerintah daerah menghadapi potensi penurunan pendapatan lebih dari Rp25 miliar akibat berkurangnya Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Provinsi serta wacana penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Di hadapan anggota DPRD, Bupati Kembang Hartawan juga menyoroti beban hutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara yang mencapai Rp29 miliar. Selain itu, biaya operasional sejumlah fasilitas daerah seperti rumah tenun, pabrik coklat, anjungan cerdas Rambut Siwi, anjungan konservasi, dan sirkuit di Pengambengan semakin memperberat beban keuangan daerah.

“Kita harus tetap optimis dan mencari solusi. Kita tidak boleh menyerah dengan kondisi ini,” ujar Bupati Kembang Hartawan dalam rapat tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan keuangan ini, Bupati Kembang Hartawan mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan insentif fiskal di luar DAU. Ia juga menekankan perlunya perubahan pola pikir agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pengeluaran, tetapi juga mencari sumber pendapatan baru.

“Kita harus menggali potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat kecil. Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD harus dilakukan,” tegasnya.

Selain meningkatkan pendapatan, Bupati Kembang Hartawan juga memaparkan strategi efisiensi belanja daerah. Salah satu langkah konkret yang dipaparkan dalam rapat adalah merasionalisasi struktur perangkat daerah dengan mengurangi empat hingga lima perangkat daerah. Langkah ini diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp6 miliar, termasuk dari pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), biaya sewa mobil, listrik, air, alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta belanja operasional lainnya.

“Kita sudah hitung, ada potensi penghematan hingga Rp6 miliar. Ini harus kita optimalkan,” tambahnya.

Dalam penutup pidatonya, Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa mengelola Jembrana membutuhkan kebersamaan dan sinergi semua pihak. Ia menyatakan kesiapannya untuk segera merealisasikan program-program unggulan yang telah dijanjikan, bahkan sebelum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran birokrasi untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja. Kita harus bekerja keras agar program-program dapat segera dieksekusi,” tutupnya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam merancang langkah strategis menghadapi tantangan fiskal dan memastikan pembangunan Jembrana tetap berjalan secara optimal.