DPR Apresiasi Prestasi Pertamina di Bawah Nicke Widyawati, Yakin Bakal Suskes Dilanjutkan Simon
Utama Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengapresiasi Nicke Widyawati, yang posisinya sebagai Direktur Utama Pertamina digantikan Simon Aloysius Mantiri.
Menurut Nasim, Nicke membawa kemajuan besar bagi BUMN energi tersebut. Sepanjang kepemimpinan Nicke, Pertamina menunjukkan performa yang sangat menggembirakan.
”Apresiasi besar untuk Bu Nicke. Dalam kepemimpinannya, Bu Nicke mampu membawa banyak kemajuan bagi Pertamina,” jelas Nasim di Nusantara I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Selama menakhodai Pertamina, jelas Nasim, Nicke berhasil menorehkan kinerja yang luar biasa. Tidak hanya dari kinerja operasional, namun juga kinerja keuangan.
”Yang tidak terlupakan, pada 2020 mampu mencetak laba Rp14 Triliun meski ketika itu menghadapi triple shocks karena pandemi Covid-19. Bahkan saat itu, banyak perusahaan migas dunia mengalami kerugian. Pertamina malah mencetak laba besar,” kata Nasim.
Kinerja keuangan yang positif tersebut, lanjut Nasim, bahkan terus dipertahankan Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke. Termasuk ketika BUMN ini mencetak laba Rp56,66 Triliun pada tahun anggaran 2022. ”Laba yang diraih ketika itu terbesar sepanjang sejarah Pertamina,” imbuhnya.
Seiring kinerja positif itu, kata Nasim, Nicke juga selalu membawa Pertamina masuk ke dalam Fortune Global 500. Pada 2024 misalnya, Pertamina berada pada peringkat 165 Fortune Global 500 dan merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang tercatat pada pemeringkatan bergengsi tersebut.
Tidak hanya itu. Nasim menyebut, Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke juga berhasil melakukan transformasi Holding-Subholding, ketahanan energi dan pengembangan EBT melalui biofuel dan panas bumi, serta program CSR yang melibatkan masyarakat dan UMKM.
”Karena itu, sebagai anggota Komisi VI, saya melihat bahwa Pertamina memang positif. Apalagi, kami juga melakukan pengawasan terhadap BUMN tersebut,” jelas Nasim, yang pada periode sebelumnya juga berada di Komisi VI DPR.