Utama Jakarta – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono merespon positif jika calon kepala daerah memiliki perhatian khusus kepada sektor pertanian. Ia mendorong sosialiasi asuransi lahan pertanian masif dilakukan sebagai bagian dari membangun kesadaran dan perlindungan terhadap petani.

“Sosialisasi bagaimana pendekatan kepada petani, bagaimana setelah panen segera disisihkan. Penetrasi-penetrasi ke lapangan yang menjadi penting bagi pemerintah,” ujar Sudaryono di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Sudaryono mengatakan Kementan terus mendorong para petani untuk mengansuransikan lahan pertanian mereka. Sifat program tersebut bantuan. Angkanya, kata Sudaryono, masih di bawah 10 persen yang mendapat asuransi.

“Programnya sudah ada, tapi belum banyak. Karena kalau kita lihat, memang harus kita laksanakan sebagai bagian cara untuk melindungi petani,” terang Sudaryono. 

Sudaryono berharap, tak hanya pemerintah pusat yang aktif untuk mendorong asuransi lahan pertanian, tapi juga pemerintah di daerah juga turut membantu.

“Dan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten bantu juga sisanya sehingga petani tidak perlu bayar premi. Tapi kan itu tidak mungkin seluruh petani kita kasih,” kata Sudaryono.

Menurutnya, asuransi lahan pertanian amat penting didorong terutama di daerah-daerah rawan gagal panen, yang disebabkan karena hama hingga kekeringan. “Tapi kita harap yang rawan dan tidak rawan ikut semua,” sambungnya.

Sebelumnya, calon gubernur Sulawesi Tengah Ahmad Ali mengatakan dirinya siap menyejahterakan petani lewat program Asuransi Petani jika terpilih pada periode mendatang. 

“Saya ingin  petani Sulteng tidak lagi dibayangi persoalan hama, gagal panen dan sebagainya. Karena negara telah  hadir untuk memberikan asuransi terhadap setiap jengkal lahan pertanian masyarakat,” kata Ahmad ali saat bertemu dengan ratusan petani di Kabupaten Parigi Mountong, (5/7).

Ahmad Ali menegaskan untuk mendukung asuransi pertanian, dirinya dengan AKA akan memastikan ketersedian pupuk bagi para petani. Baginya, pemerintah harus mampu memastikan ketersediaan benih berkualitas bagi para petani dan mampu menghadirkan teknologi pertanian modern.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji menyoroti Pasal 435 yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Jika pasal 435 diterapkan, pelaku industri hasil tembakau (IHT) legal be…